Kalaunonton film-film yang ada hubungannya dengan teknologi nuklir, pasti kita takjub bahwa teknologi untuk menciptakan energi yang sedemikian efisien ini nyatanya bisa membawa banyak perubahan dalam peradaban. Selain konteks penggunaannya sebagai senjata, misalnya dalam peristiwa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, energi nuklir nyatanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang efisien ArticlePDF AvailableAbstract and FiguresAs a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on field data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia’s geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these findings indicate that GMF is a change from the previous maritime strategy. Content may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?Probo Darono Yakti & Joko SusantoDepartemen Hubungan Internasional, Universitas AirlanggaABSTRAKSebagai negara yang terletak pada cross-position, Indonesia menawarkan pendekatan strategi kemaritiman berupa doktrin Poros Maritim Dunia PMD. Dalam batasan tertentu PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan strategi maritim yang pernah diusung RI sebelumnya. Untuk itu, penelitian eksplanatif ini mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode-periode pra PMD. Berdasarkan data-data di lapangan, penelitian ini menemukan sejumlah fakta bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap posisi geogras RI dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman yang telah ada yang mana dalam kondisi ini mengalami pergeseran akibat dinamika politik internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menemukan bahwa PMD dalam beberapa aspek merupakan nilai yang diwariskan secara kontinu dari era pemerintahan sebelumnya untuk secara lebih lanjut dilakukan penyesuaian terhadap kondisi kontemporer. Dengan demikian secara umum temuan-temuan tersebut menujukkan bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman kunci Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomiAs a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on eld data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia’s geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these ndings indicate that GMF is a change from the previous maritime Indonesia, global maritime fulcrum, maritime strategy, change, continuity, security, geoeconomy108 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 109Indonesia merupakan negara yang terletak di cross-position antara dua benua dan dua samudra. Sebagaimana diperkenalkan dalam Wawasan Nusantara yang diperkenalkan pada era Suharto, masyarakat secara umum memahaminya NKRI sebagai sebaran pulau saja yang disebut zamrud khatulistiwa’. Tanpa kemudian melihat laut yang terdapat di tengah-tengah antara satu pulau dengan pulau yang lain merupakan penghubung. Terlebih dalam posisi ini Indonesia dipandang sebagai arsipelago atau kepulauan, sehingga memiliki posisi yang berbeda di antara negara-negara dengan kriteria geogras berdasarkan perairan lainnya negara pantai, kontinental, dan landlocked Susanto dalam Susilo 2015, 7. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi maritim komprehensif yang luwes di hadapan paradoks perubahan zaman yang semakin dinamis dengan isu-isu kemaritiman yang terus berkembang setiap zamannya. Sebagaimana Dave Sloggett 2013, 37-8 dalam bukunya “The Anarchic Sea” mengatakan bahwa terdapat tujuh dimensi atau perspektif pada strategi maritim kontemporer state-to-state, perlindungan dagang, manajemen sumber daya laut, penyelundupan, terorisme, bencana alam, dan oseanogra. Alih-alih pakem strategi maritim Indonesia mirip dengan konsepsi yang diajukan Mahan dan Corbett yang menghendaki penguasaan total atas laut sekaligus mengontrol dalam bentuk command of the sea; Indonesia justru sedang lepas landas dari paradigma daratan dan mencari batu pijakan selanjutnya setelah Deklarasi Kepulauan 1957 oleh Perdana Menteri Juanda serta perjuangan di UNCLOS melalui diplomasi maritim yang dirintis Mochtar Kusumaatmaja dan Hasyim Variabel Strategi MaritimSebelumnya, terdapat enam variabel strategi maritim yang dapat digunakan untuk menelaah strategi kemaritiman yang digunakan Indonesia, antara lain 1 latar belakang situasi, menggambarkan konstelasi politik internasional pada saat strategi maritim diimplementasikan dalam kebijakan nasional, 2 citra diri nasional, yang mendeskripsikan persepsi negara dalam memandang dirinya sendiri melalui persepsi sejarah positif dan negatif, 3 peran negara, menunjukkan inisiatif negara dalam eksekusi kebijakan strategi maritim negaranya di tingkatan domestik maupun internasional secara holistis, 4 trajektori, yang hendak dituju sebuah negara dengan menerapkan strategi tersebut, 5 tonggak-tonggak, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi fondasi negara dalam strategi maritim, dan 6 prioritas isu, kebijakan-kebijakan turunan dan isu-isu yang sedang dibahas pada negara tersebut. Enam poin ini dipilih berdasarkan aspek yang dapat digali dari pengalaman-pengalaman historis dan isu-isu yang sedang in pada jangka waktu tertentu 5 dan 6. Sedangkan empat yang lainnya meliputi latar belakang situasi, dengan melakukan elaborasi dimensi keamanan milik Dave Sloggett 2013, 37-8 dan lingkungan strategis. Citra diri nasional merupakan konsiderasi strategis bagaimana suatu strategi digunakan, peran negara berarti sejauh mana pengaruh negara terhadap strategi maritim, sedangkan trajektori diambil dari visi negara terhadap strategi kemaritiman. Sehingga pada batasan-batasan ini wilayah strategi maritim yang akan dikaji dapat dikatakan berubah atau sinambung sesuai dengan variabel konsep perubahan dan kesinambungan meliputi wacana mengenai suatu konsep, kemudian mengalami distingsi dari apa yang telah ada maupun hanya bergeser dengan tetap mengikuti koridor yang sama. Strategi dapat dikatakan mengalami perubahan apabila ada hal fundamental yang berganti sehingga menyentuh akar Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2110dan menampakkan distingsi dari strategi sebelumnya Cambridge Dictionary 2017. Sedangkan suatu strategi dapat dikatakan mengalami kesinambungan apabila tidak ada satu pun perubahan mayor menyangkut hal yang fundamental, namun hanya bagian perifer saja yang bersifat minor sehingga tetap berjalan di landasan yang sama Cambridge Dictionary 2017. Sehingga di akhir akan terlihat indikator-indikator yang diberikan oleh variabel strategi maritim mana saja yang dapat dipandang sebagai perubahan maupun kesinambungan, sehingga poin terbanyak antara keduanya yang dapat dijadikan sebuah pilihan simpulan setelah membandingkan antara era pra PMD dengan era Strategi Maritim IndonesiaSejarah kemaritiman Indonesia mebuktikan bahwa NKRI merupakan legasi dari negara-bangsa maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membagun hub-ports terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Sekaligus menunjukkan bahwa khayalak masih belum mengeksplorasi 100% tentang wawasan kebahariannya Yunus dalam Susilo 2015, 67; Supriyanto 2016. Kedua hal ini yang menjadi citra diri nasional positif di era jauh sebelum PMD diluncurkan sebagai wacana publik yang mengundang perhatian. Sedangkan pengalaman kelam di era penjajahan Belanda dengan pembatasan masyarakat terhadap laut dengan salah satunya menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam masyarakat Toer 2015. Dengan demikian trajektori strategi yang akan dicapai adalah mencapai negara bahari sebagaimana Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan regional terkemuka. Misalkan pada akhir era Orla, pengadaan KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trajektori tersebut Naval History via Flix Miller 2001. Sebagaimana di era Orba pada tahun 1980-an mengimpor persenjataan dari negara-negara blok barat yang tergabung NATO seperti Amerika Serikat AS dan Jerman Barat. Situasi internasional pada masa itu dapat dikatakan didominasi oleh persaingan antar negara dengan konstelasi Perang Dingin yang berkecamuk antara AS dan Uni Soviet. Sehingga bentrok secara sik menjadi sebuah hal yang tak 1 Salah satu meriam turret utama KRI Irian-201, kapal jenis cruiser yang berhasil didapatkan Sukarno dari Uni Soviet dengan harga yang cukup terjangkau. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 111Negara berperan cukup besar dalam strategi maritim, namun cenderung bersikap inward-looking melihat dari persepsi ancaman pada era pra PMD. Dibuktikan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Andi Azis, Westerling, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing. Ideologi yang dimaksud dalam batasan tertentu juga mengalami pergeseran dari Orba ke Orla, yakni menempatkan kekuatan nekolim seperti AS, Inggris, dan Belanda sebagai ancaman utama pada era Orla dan tak lama berubah menjadi Tiongkok dengan komunismenya. Belum lagi Pembangunan Lima Tahun yang dicanangkan Suharto juga membuat strategi maritim sebagai subordinasi dari strategi daratan pada sebuah administrasi junta militer yang dipimpinnya Booth 1992; Yunus dalam Susilo 2015, 69-71. Laut dianggap sebagai parit untuk membentengi ancaman-ancaman tersebut, militer menempatkan AL pada lapisan pertahanan terdepan pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti dengan menempatkan kapal-kapal perang sebagai benteng’ pertama ancaman dari luar yang dimaksud Widjajanto 2005; Supriyanto 2016. Karena pada dasarnya di era pra PMD, ada kecenderungan isu-isu kemaritiman seperti yang disinggung Sloggett 2013 cenderung pada state-to-state. Contoh lain adalah menghadapi tiga peristiwa besar seperti 1 Dwikora, konfrontasi dengan Malaysia dan hendak menganeksasi Kalimantan Utara, 2 Trikora, konfrontasi dengan Belanda dan merebut Irian Barat meskipun diselesaikan dengan diplomasi, dan 3 Integrasi Timor Timur melalui Operasi hampir tujuh dekade Indonesia merdeka, terdapat beberapa tonggak-tonggak sejarah yang menandakan komitmen dalam menerapkan strategi maritim di era pra PMD. Beberapa di antaranya adalah 1 Konsep Indonesia tanah air tumpah darah, 2 Sejarah perang laut dan ambi, 3 Deklarasi Juanda, 4 UNCLOS, 5 Pembentukan DEL dan DMI, dan 6 Negara Kepulauan’ versi RPJPN SBY. Yang pertama mencakup bagaimana Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara yang baru saja merdeka. Selama masa pergerakan konsep tanah air’ diperkenalkan untuk menggambarkan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan. Tanah dan air melambangkan kesuburan, dan sebaliknya secara lebih luas menganggap perairan yang ada di tengah kepulauan Indonesia merupakan pemersatu dari beragam suku, agama, ras, dan golongan Malaka 2007, 1; Anwar 1996, 10. Yang kedua adalah mtengenai sejarah panjang perang yang melibatkan TNI-AL di atas perairan Indonesia. Setidaknya ada lima perang laut yang tercatat sebagai tonggak sejarah strategi maritim yang dalam hal ini dipandang sebagai naval strategy Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, Pertempuran Laut Sibolga, Perlawanan Pasukan ALRI 0032, dan Operasi Anti-Blokade John Lie Santosa & Wanhar 2012, 81; 2015; Okezone News 2015a; Okezone News 2015b; Suwardi & Sukarno 2011, 20-3; 2014a. Kelima perang peristiwa pertempuran dan operasi blokade ini menginspirasi pembentukan AL yang jauh lebih superior. Puncaknya pada masa demokrasi terpimpin, ketika tampuk kepemimpinan dan kendali ABRI dipegang langsung oleh Presiden Sukarno. Batu pijak ini dilanjutkan untuk setidaknya era 80-an pada masa kepemimpinan ketiga adalah Deklarasi Kepulauan Indonesia oleh PM Juanda yang menjadi inisiator dari langkah Indonesia selanjutnya di dalam UNCLOS. Ada dua aspek utama yang diperjuangkan pada deklarasi Juanda perluasan laut teritorial yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil dan menetapkan aturan perairan kepulauan yang membatasi pelayaran di luar izin yang dilakukan negara lain, sehingga luas wilayah Republik Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2112Indonesia 2,5 kali lipat lebih besar dari yang semula km² menjadi km² Disinfolahtal 2012; 2015. Pada masa ini muncul tokoh diplomat muda yang menjadi inspirator dari munculnya ide untuk menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di samping negara-negara lain yang memiliki ciri berbeda seperti bentuk kontinental dan negara pantai. Dialah Mochtar Kusumaatmaja, yang pada masa Suharto menjabat menjadi Menteri Luar Negeri yang mewakili Indonesia bersama dengan Hasyim Djalal pada tonggak keempat yakni perjuangan pada UNCLOS. Selama tiga kali pelaksanaan konvensi hukum laut internasional, ide Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai negara arsipelago sempat mendapatkan banyak kecaman. Bahkan di antaranya berasal dari negara adidaya AS, yang mana selama masa Orba berlangsung menjadi sekutu Indonesia dalam kerangka quiet alignment Smith 2003, 2. Namun di akhir perjuangan diplomat-diplomat muda dengan didukung oleh negara yang merasa memiliki posisi sama dengan Indonesia seperti Filipina diterima sebagai salah satu poin penting dalam hukum laut internasional, yakni aturan tentang ZEE yang meregulasi 200 mil laut sebagai perairan yang merupakan hak berdaulat dari suatu negara sekaligus jalur laut arsipelago yang dimiliki Indonesia melalui ALKI I, II, dan III sebagai bagian dari SLOC DOALOS 1992, 52.Strategi maritim sempat mandek pada era Suharto. Alasannya adalah pemerintahan junta militer yang terpusat pada supremasi matra AD, yang diikuti dengan alur pembangunan nasional yang sentralistik terhadap daratan. Kendati di akhir kepemimpinannya Suharto mencoba memperkenalkan doktrin yang disebut sebagai Benua Maritim Indonesia BMI, namun nyatanya tidak ada program konkret yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan strategis di bidang kemaritiman. Meskipun kerap merangkul Hasyim Djalal sebagai tokoh penting Indonesia di bidang kemaritiman, pada akhirnya Djalal juga melontarkan otokritiknya pada pemerintah yang tidak segera membentuk Departemen Pengembangan Samudra. Selangkah di belakang India yang merupakan negara kontinental namun sudah lebih dahulu membentuk institusi tersebut untuk setidaknya mempermudah tangan pemerintah dalam mengelola kekayaan Lautan Hindia Djalal 1996. Kegagalan tersebut yang menjadi evaluasi pada era pemerintahan setelahnya untuk berbenah dalam menaikkan kembali signikansi isu maritim melalui kerangka Maritime Domain Awareness MDA. Langkah awalnya, pada masa reformasi di tangan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditunjuklah Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Sebagai catatan kecil, Sarwono adalah adik dari Mochtar yang berjasa mengukuhkan posisi negara arsipelago Indonesia di tengah-tengah negara lainnya. Tidak lama setelah pelantikannya pada tanggal 26 Oktober 1999, tanggal 10 November 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut yang menjadi cikal bakal Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tugas berat diemban oleh departemen ini mengingat urusan perikanan dan kelautan sempat dipegang sebagai salah satu direktorat jenderal di bawah kementerian perikanan pada masa Orba, utamanya dalam mengelola sumber daya laut dan berkenaan dengan oseanogra Khudori 2010; Susanto 2015, 32. Pembentukan ini juga mengingatkan kita pada Kementerian Kompartemen Maritim di akhir Orla yang membawahi Kementerian Perikanan dan Pengolahan Laut Kemaritiman 2016.Prioritas-prioritas isu kemaritiman meliputi isu-isu yang menyangkut kepentingan internal perairan Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Misalnya menyatukan Indonesia dalam kerangka negara-bangsa dan menghadapi klaim dunia internasional atas perairan kepulauan Indonesia. Untuk itu pada periode ini dilaksanakan setidaknnya tiga kali modernisasi pada AL, mencetuskan Doktrin Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 113Hankam pada tahun 1991 serta menggarisbawahi isu-isu strategis perbatasan dan Asas Cabotage. Secara lebih lanjut modernisasi berlangsung pada periode Orla dengan mengadakan alutsista dari Uni Soviet akibat kedekatan Indonesia dengan blok Timur pada masa itu. Pembelian paling diingat adalah kapal penjelajah KRI-Irian 201 berserta dengan kapal perusak dan fregat-fregatnya yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik AL terkuat kedua di Asia pada media 1960an RBTH Indonesia 2015; TNI Angkatan Laut 2015. Modernisasi kedua dilaksanakan pada tahun 1980an dengan melakukan impor alutsista dari blok Barat dan NATO atas pertimbangan kedekatan Indonesia dengan blok Barat yang menempatkan RI sebagai benteng dari pengaruh komunisme di Asia Tenggara sekaligus memegang peran pemimpin regional ASEAN’. Misalnya fregat kelas Ahmad Yani dan kapal selam U-209/1300 buatan Jerman Barat Marsetio 2014, 23-4. Modernisasi ketiga adalah periode Kekuatan Pokok Minimum Minimum Essential Force MEF yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 meliputi tiga tahap sejak tahun 2004. Ketentuan pokok yang akan dicapai adalah pengadaan alutsista 151 KRI, 43 pesawat udara, dan 333 kendaraan tempur yang sudah memiliki teknologi mutakhir. Termasuk di dalamnya memprioritaskan pengadaan dari industri strategi dalam negeri mencakup dari PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia Marsetio 2013, 6.Gambar Pulau Sipadan yang dipersengketakan Indonesia dengan MalaysiaSelain itu strategi maritim pada era pra PMD menyoroti isu-isu perbatasan laut dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Sipadan dan Ligitan menjadi contoh isu kemaritiman yang tidak direncanakan secara matang. Dengan terburu-buru membawanya ke meja Mahkamah Internasional, membawa hasil yang tidak maksimal bagi Indonesia yakni jatuh di tangan Malaysia dengan alasan pemanfaatan efektif yang dilakukan oleh sang negeri jiran Djalal 2013, 10. Seakan tidak belajar dari pengalaman, Pulau Semakau, Pulau Berhala dan Pulau Sebatik akhirnya menjadi sengketa-sengketa setelah Pulau Sipadan-Ligitan Arsana 2013, 26, 33-4. Menggunakan alasan damai, Suharto menganggap penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi jalan terbaik karena skema damai selalu diutamakan berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation yang ditandatangani negara-negara ASEAN pada tahun 1976, kendati kemudian mematikan langkah Indonesia sendiri Djalal 2013, 12. Selain itu di era SBY, kehadiran asas cabotage di satu sisi membawa sinyal positif bagi kemajuan pelayaran Indonesia pada strategi kemaritiman pada umumnya. Melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian diundangkan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penerapan asas cabotage ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara serta memberikan kesempatan berusaha bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan Republik Indonesia 2008. Kebijakan ini berhasil menambah sejumlah Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. kapal berbendera Indonesia atau melipatgandakan jumlah kapal nasional, dengan kapasitas angkut yang naik hingga tiga kali lipat. Di tahun 2014, jumlah ini tercatat meningkat menjadi 14 ribu unit kapal berbendera Indonesia 2015.Poros Maritim DuniaBerbeda dengan strategi maritim yang digunakan pada era pra PMD, Indonesia pada batasan tertentu mengalami peralihan dalam menggunakan kemaritiman sebagai fundamental konsep pembangunan. Diperkenalkan pada saat kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2014, PMD merupakan salah satu senjata’ andalan yang digunakan oleh pasangan Joko Widodo Jokowi dan Jusuf Kalla JK. Mulanya ide mengenai PMD diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenangan Jokowi-JK pada 2014 lalu. Adalah Rizal Sukma, direktur CSIS dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto yang memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distingsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan calon paslon nomor satu. Sudah barang tentu visi dan doktrin ini masuk pada salah satu program utama pada Nawacita Sukma 2014. Gagasan ini setelah menjadi perbincangan publik ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi “Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta. Menurut para ahli hubungan internasional dan kemaritiman “kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan,” “harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional,” dan “panggilan untuk Persatuan Indonesia” adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari PMD Laksmana 2014; Antara News 2014; Tempo 2014. Namun perlu diingat bahwa kemunculan PMD, baik sebagai doktrin maupun visi bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jika diamati bahwa sebelumnya Tiongkok telah lebih dahulu memperkenalkan konsep Jalur Sutra Maritim melalui pidato Xi Jinping di Sidang Paripurna DPR-RI pada tahun 2013 Jinping 2013. Bukan sebuah kebetulan apabila penulis mengatakan PMD menjadi respons atas latar belakang situasi internasional yang menunjukkan signikansi percaturan geoekonomi melalui raising-nya Tiongkok dengan mengajak mitra-mitra kerja samanya di ASEAN untuk bergabung pada megaproyek yang diusungnya hanya dianggap manuver politik semata, cita-cita pemerintahan Jokowi ini justru dijelaskan lebih lanjut pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya PMD terdiri atas lima pilar meliputi 1 budaya maritim, 2 ekonomi maritim, 3 konektivitas maritim, 4 diplomasi maritim, dan 5 keamanan maritim RMOL 2015. Dari kelima pilar tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan JSM yang digagas Tiongkok. Beberapa media menyatakan pernyataan yang dilontarkan Jokowi pada KTT Asia Timur ini disebut sebagai Doktrin Jokowi TribunNews 2014. Sehingga selanjutnya di level akademisi terjadi perbedaan pandangan terkait pemaknaan PMD. Ada yang memahami poros’ sebagai axis sebagaimana yang dilakukan Indonesia dalam mendekatkan diri dengan Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan Kamboja; ada pula yang memaknai sebagai fulcrum yakni kecenderungan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi poros penyeimbang antara kedua samudra yang didiami oleh kekuatan-kekuatan regional dengan bertransformasi menjadi kekuatan menengah; atau dipahami sebagai nexus dengan menyoroti alur pelayaran SLOC dan ALKI yang menjadi prioritas utama Indonesia untuk mengamankan dan mengontrol Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 115ketat perairan yang telah dibuka sebagai gerbang ekonomi Indonesia Sulaiman 2017. Ada pula yang memaknai PMD sebagai global hotspot atau pivot meskipun jumlahnya tidak terlalu signikan dibandingkan perbincangan mengenai axis, fulcrum, dan nexus Netherland Maritiem Land 2015. Dari kelima pilar yang telah ada, Jokowi memprioritaskan program Tol Laut untuk menguatkan konektivitas serta kebijakan penenggelaman kapal untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional yang berlaku serta mengejar kerugian negara dari pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal nelayan asing sebesar Rp304 triliun 2014b. Misalnya penenggelaman kapal modern pencuri ikan yang telah diburu oleh beberapa negara di dunia, MV Viking di pantai Pangandaran BBC Indonesia 2016a. Gambar 4 Pidato Kemenangan Jokowi-JK di atas sebuah kapal pinisi “Hati Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 22 Juli latar belakang diikuti pula dengan peran negara yang semakin aktif dalam mengeksekusi strategi kemaritiman. Mengingat PMD berarti membuka laut selebar-lebarnya untuk meningkatkan keunggulan ekonomi dan menandingi Tiongkok yang menegaskan upayanya untuk merangkul Indonesia. Untuk itu pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas melakukan koordinasi pada isu-isu prioritas strategis seperti pengelolaan sumber daya migas hingga mineral, pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan program tol laut, dan juga regulasi perikanan yang di dalamnya menegaskan untuk kembali menegakkan peraturan hukum laut internasional 2014. Kementerian ini mengkoordinasi kerja dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2015. Tentu kehadiran kementerian ini mengingatkan lagi pada akhir masa demokrasi terpimpin yakni kementerian kompartemen maritim. Persepsi ancaman juga dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang semulanya merupakan geopolitik Perang Dingin yang diiringi dengan bumbu konfrontasi, kemudian bergeser menjadi geoekonomi. Sehingga dalam batasan ini peran pemerintah menjadi lebih outward-looking dalam menjalankan strategi kemaritiman untuk mewujudkan visi PMD. Visi Indonesia juga mengalami pergeseran yang semulanya mematok diri dengan klaim bahwa sebagai pemimpin ASEAN, RI menjadi garda terdepan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri epan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2116posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri yang outward-looking pula dengan memperkenalkan konsep middle-power atau kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasik Kurlantzick 2014. Dengan demikian Indonesia sedang berusaha menempatkan diri sebagai penyeimbang dan hub di antara kekuatan-kekuatan besar lain di Samudra Hindia dan Pasik seperti RRT, India, dan AS. Misalnya ditunjukkan dengan intensitas keaktifan pada forum kerja sama maritim seperti Indian Ocean Rim Association IORA dan yang baru saja terbentuk diinisiasi Tiongkok, Belt and Road mengalami perbedaan latar belakang, citra diri nasional relatif tidak ada yang berubah. Misalnya, tetap menggunakan legasi kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit untuk menunjukkan khazanah budaya bangsa bahari terhadap khalayak luas. Misalnya dibuktikan dengan pernyataan Jokowi pada saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa PMD harus diyakini mengingat Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai lautan pada zamannya Pikiran Rakyat 2015; DetikNews 2015. Selain itu kutipan-kutipan Presiden Sukarno juga diklaim memberikan inspirasi pada era pemerintahannya untuk kembali mewujudkan visi lama yang tenggelam pada masa Orba 2009. Persepsi sejarah positif tersebut juga diwarnai persepsi sejarah negatif dalam citra diri nasional Indonesia yang mana di era pemerintahan dahulu dinilai kurang berhasil dalam melakukan eksekusi strategi maritim, hal ini juga ditandai oleh pidato Jokowi pada pelantikannya 20 Oktober 2014. Menurutnya, Indonesia sudah lama memunggungi laut dan samudra DetikNews 2014. Kutipan dalam pidato ini dapat diartikan bahwa dalam medio hampir setengah abad, strategi kemaritiman seolah dilupakan dengan menempatkannya pada subordinasi daratan. Pandangan negara terhadap posisinya juga mengalami pergeseran cukup signikan. Ditandai dengan komitmen pemerintah untuk membangun hubports terlebih memahami posisi chokepoint Indonesia di antara dua samudra dan dua benua untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dala meningkatkan kapabilitas ekonomi. Salah satunya dengan membangung sarana prasarana untuk memperlancar alur rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi dan juga membangun serta memaksimalkan infrastruktur yang ada. Hub maritim ini ditegaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2015-2019 dan dioperasionalisasikan melalui program Tol Laut Republik Indonesia 2014.Gambar 3 Salah satu kapal yang ditenggelamkan oleh Satgas 115 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 117Strategi maritim pada era PMD meliputi tonggak-tonggak sejarah yang mencakup 1 Penunjukan Menteri Susi dan Pembentukan Satgas 115, 2 Insiden Natuna, 3 Pendekatan Indonesia-Sentris, dan 4 Tol pertama adalah penunjukan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penunjukan ini sempat menjadi perbincangan publik mengingat latar belakang pribadi Susi seperti pendidikan yang hanya seorang lulusan SMP, maupun pengalamannya dalam mendirikan usaha aviasi dengan mendirikan Susi Air 2014. Tak mengambil waktu lama setelah penunjukannya, Susi tampil percaya diri dengan mengedepankan program pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated IUU Fishing yang sarat kontroversi. Kendati sudah diatur dalam UU No. 45 tahun 2009, namun implementasi hukum dari undang-undang yang telah ada belum dilaksanakan secara tegas Antara News 2017. Untuk itu pilihan akhir yang harus ditempuh adalah dengan cara menenggelamkan kapal setelah lebih dahulu menyita barang bukti berupa kapal dan hasil tangkapannya serta mengevakuasi awak-awak kapal di atasnya. Per 22 Februari 2016, tercatat ada 151 kapal berbendera asing yang ditenggelamkan sejak Oktober 2014 2016. Atas pencapaian ini beberapa media mencatatnya sebagai menteri berprestasi selama tiga tahun belakangan. Penguatan kebijakan kelautan dan perikanan juga didukung dengan pembentukan Satuan Tugas Satgas 115 melalui Peraturan Presiden 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Republik Indonesia 2015. Di dalamnya merupakan kerja sama multiinstansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian Republik Indonesia Polri, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan Kejaksaan Agung RI. Kebijakan multidoor ini dapat meningkatkan lagi kesadaran nasional akan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana per 1 April 2017 ada 317 kapal yang berhasil ditenggelamkan Satgas 115 yang dikomandani oleh Susi kedua adalah Insiden Natuna yang memaksa Indonesia harus bersikap tegas di atas konik Laut Tiongkok Selatan LTS. Insiden Natuna berawal dari peristiwa pengejaran kapal nelayan Tiongkok yang hendak mencuri ikan di perairan Natuna. Setelah tertangkap, kapal nelayan tersebut diderek dan justru ditarik oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Dalam kondisi terjepit Indonesia akhirnya melepaskan tali kapal pencuri ikan tadi. RRT mengeluarkan nota diplomatik dengan memrotes keputusan Indonesia untuk menangkap kapal nelayan RRT yang tidak dalam posisi salah dengan mencari ikan di traditional shing rights sesuai sembilan garis putus yang telah ditentukan Tiongkok sejak tahun 1949 BBC Indonesia 2016b, 2016c. Peristiwa ini sontak mengejutkan pihak Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 23 Juni 2016 Presiden Jokowi memutuskan untuk mengadakan rapat terbatas kabinet di atas KRI Imam Bonjol yang dianggap media sebagai sinyal keras untuk menyindir keberadaan Tiongkok di LTS yang mencampuri urusan perairan ZEE Indonesia Soeriaatmadja 2016. Belakangan Tiongkok mengklaim memiliki tumpang tindih wilayah laut antara Indonesia dengan RRT pada perairan Natuna yang mana isunya sudah tereskalasi sejak 2008. Atas peristiwa ini Indonesia memutuskan untuk memperkuat Natuna dengan membangun pangkalan udara dan laut di Ranai selayaknya Pearl Harbor sekaligus menempatkan masing-masing satu batalion Marinir dan zeni tempur AD dan menegaskan bahwa perairan tempat Tiongkok memiliki overlapping diklaim sebagai Laut Natuna Utara 2015. Untuk itu kemudian diperkenalkan tonggak ketiga yakni konsep pembangunan Indonesia sentris, yakni memandang bahwa pulau-pulau dan daerah yang terletak pada posisi ujung Indonesia bukan lagi sebagai pulau atau daerah terluar. Namun sebagai daerah/pulau terdepan. Persepsi ini memandang daerah terdepan sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia yang Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2118menghadap langsung pada negara lain, meninggalkan stigma lama yang memusatkan perekonomian di Jawa saja tanpa memperhatikan potensi pertumbuhan yang dimiliki pulau-pulau itu diperlukan konsep pendukung untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Salah satunya adalah menggunakan kebijakan Tol Laut. Tol Laut pada awal kemunculannya dipahami oleh khalayak sebagai jalan tol yang berdiri atau melayang di atas laut. Namun yang dimaksud dengan Tol’ adalah jalur bebas hambatan, artinya jalur distribusi logistik yang lancar merupakan salah satu target utama yang akan dicapai melalui program ini dengan harapan bahwa kelancaran logistik menjadi jalan untuk menekan biaya logistik yang terus meningkat sebesar 15 persen setiap terjadinya transaksi sebagaimana negara lain berhasil menekan angka tersebut pada level 7 persen Piesse 2015, 5. Selain itu pemerintah pada saat ini juga sedang dalam proses untuk terus memangkas dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan yang mencapai satu minggu. Pada akhirnya proses perizinan yang ada di pelabuhan dapat dipangkas hingga 3 hari. Sebagai perbandingannya Singapura hanya menghabiskan waktu 1,5 hari untuk dwelling time pada pelabuhan-pelabuhan besarnya. Hal ini dalam batasan tertentu dapat menjadi penghambat seperti contoh konkretnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang tiga kali lipat lebih mahal daripada biaya pengiriman Jakarta ke Singapura Sandee Untuk itu beragam persiapan dilakukan termasuk pembangunan infrastruktur berupa peningkatan kapasitas sekaligus pembangunan 24 pelabuhan yang terdiri atas 19 pelabuhan perairan sedang dan 5 pelabuhan perairan dalam, dilengkapi dengan pengadaan 500 kapal melalui impor dari RRT untuk menghubungkan pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil The Jakarta Post 2014; 2017; 2016.Dari tonggak-tonggak atas terdapat beberapa prioritas isu kemaritiman yang ditangani oleh pihak pemerintah dalam strategi maritim. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan kemaritiman dengan AD. Sebagaimana pengalaman sejarah menunjukkan bahwa AD dalam batasan tertentu memiliki pengalaman kemiliteran yang cukup kuat untuk memegang tampuk kekuasaan negara, maka pembagian jatah kursi sebagai bentuk dari bargaining di dalam perpolitikan dalam negeri harus tetap diperhatikan Calistro 2015. Kendati AL diproyeksikan untuk diserahi tugas-tugas berat untuk melihat aspek pertahanan dalam PMD, para perwira dan purnawirawan AD tetap menjadi prioritas Jokowi untuk mengisi pos-pos strategis pada kabinetnya atau jika dalam perhitungan Calistro 2015 Jokowi akan menghadapi AD yang kurang kooperatif dan merasa termarjinalkan. Sehingga dalam aspek ini, keseimbangan dicapai misalnya dengan menempatkan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan diserahi Kemenko Maritim, dan Menteri Pertahanan yang dijabat Ryamizard Ryacudu. Selain itu pada era PMD, modernisasi AL ke-IV dilakukan dengan menempatkan doktrin World Class Navy yang digagas oleh mantan Kepala Staf AL Marsetio sebagai bentuk lebih lanjut dari MEF yang sudah ada. Untuk itu proyeksi 2024 dengan merealisasikan pengadaan 247 buah kapal perang akan terbantu dengan adanya kenaikan anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari GDP. Selain itu pemerintah juga menarik investasi luar negeri untuk pengembangan infrastruktur maritim serta industri pertahanan Purnamasari 2014; 2015; Republik Indonesia 2014. Selain berkomitmen untuk fokus pada matra AL sebagai penopang utama strategi kemaritiman, pemerintah juga melakukan pengadaan basis pangkalan TNI di Natuna sebagai titik sentral di garis terdepan Indonesia sebagai tanda kehadiran konkret negara di perbatasan sekaligus memperhatikan aspek pertahanan dari ancaman luarnya. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 119Prioritas isu yang terakhir berkenaan dengan regionalisme maritim. Dengan mengambil posisi Ketua di IORA dari Australia pada tahun 2015, Indonesia yang menjabat selama dua tahun hingga 2017 dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjajaki kerja sama maritim yang lebih komprehensif sebagai wujud komitmennya untuk menjadi negara mengenah terkemuka yang menjadi kekuatan penyeimbang antara dua samudra Hindia dan Pasik. Meskipun telah menjadi anggota regionalisme tersebut sejak 1997 tepatnya pada saat keanggotaan diterima oleh Indonesia, namun baru akhir-akhir ini Indonesia merasakan manfaat IORA. Selama dua tahun berselang, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT IORA yang pertama di Jakarta bulan April 2017 IORA Concord kemudian disepakati dengan inti bahwa isu lintas sektoral dan penguatan institusi harus dilanjutkan Kemlu RI 2015. Selain itu dengan mengikuti BRF yang diinisiatori oleh Tiongkok, Indonesia secara tidak tertulis maupun tidak akan mendapatkan posisi strategis, mengingat PMD sudah diproyeksikan untuk mendapat tempat dalam proyek JSM. Untuk itu Indonesia ditawarkan beragam opsi pinjaman oleh Asian Infastructure Investment Bank dan Silk Road Fund. Indonesia mendapatkan 10 persen atau US$ 5 miliar dari keseluruhan proyek. Sedangkan pemerintah baru dapat mencapai US$ 680 juta saja yang baru terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam Quirk & Bradford; Wicaksana 2016.Simpulan Perubahan atau Kontinuitas?No. Variabel Pra PMD PMD Perubahan/keinambungan1. Latar Belakang Situasi Ancaman Geopolitik Perang Dingin AS, Rusia, RRT dan menghalau kembalinya Belanda dan tentara Geoekonomi Kawasan RRT, dan inisiatif pemerintah untuk membangun kembali MDAPerubahan2. Citra Diri Nasional Menggunakan legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan masa penjajahan Belanda sebagai persepsi sejarah legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan pengalaman era sebelumnya, memunggungi laut’ sebagai persepsi Peran Negara dalam Strategi MaritimInward-looking. Negara menyiapkan strategi maritim untuk mengatasi ancaman-ancaman dari dalam Negara berperan aktif untuk mencegah kemungkinan ancaman geoekonomi negara Trajektori Strategi Maritim Menjadi kekuatan regional yang memiliki angkatan laut dominan pada kawasan Asia kekuatan penengah sekaligus sebagai penyeimbang di kawasan Asia-Pasi Tonggak Strategi Maritim Peristiwa fundamental seperti perang-perang laut, konfrontasi dengan negara lain, dan pengukuhan distingsi posisi sebagai archipelagic statePeristiwa up-to-date seperti persoalan IUU Fishing, perbatasan, logistik dan pemerataan, ketimpangan ekonomi serta regionalisme maritimPerubahan Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 21206. Prioritas Strategi Maritim Prioritas pada isu-isu menyangkut idealisme negara dalam menghadapi sengketa di atas laut antara diplomasi atau perangPrioritas pada isu-isu yang lebih pragmatis menyangkut perekonomian dan hubungan untung rugi di atas lautPerubahanTabel Analisis Perubahan atau Kesinambungan dalam Strategi Maritim Indonesia Sumber Analisis penulis.Penulis mengukur strategi maritim dari pilihan perubahan atau kesinambungan dengan menelaah tiap variabel sebagaimana telah dijelaskan di awal. Dari segi latar belakang situasi terjadi perubahan yang signikan ketika melihat konteks persaingan perang dingin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan persaingan pada era globalisasi yakni berlomba-lombanya negara-negara di kawasan Asia untuk menempati posisi puncak dalam konstelasi politik internasional dalam hal ekonomi. Persaingan geoekonomi inilah yang menjadi kunci penulis dapat mengatakan terjadi perubahan. Setelah itu ditinjau dari citra diri nasional, pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap sejarah nasional. Dipahami sebagai positif ketika melihat legasi dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman Nusantara, dan menempatkan pengalaman kelam masa lampau sebagai persepsi negatif terhadap sejarah yakni penjajahan Belanda kemudian pengalaman dari era-era pemerintahan sebelumnya dalam menempatkan strategi maritim. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan bahwa terjadi kesinambungan antara kedua citra diri nasional. Sedangkan peran negara dalam strategi maritim, di era pra PMD terjadi perubahan yang mendasar dalam menggunakan strategi maritim sebagai naval strategy yakni diterapkan dalam praktik-praktik di bidang pertahanan untuk menghalau ancaman dari luar serta mengatasi ancaman dari dalam negeri. Sebaliknya, strategi maritim digunakan pada era PMD untuk menanggulangi hegemoni ekonomi RRT dan ancaman geoekonomi lainnya. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan terjadi trajektori strategi maritim, pemerintah mematok visi sebagai ekuatan regional. Hal ini terbukti pada era Sukarno dengan memperkuat armada Alnya menjadi kekuatan terbesar nomor dua di Asia sehingga disegani di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu konteks kekuatan regional semakin terlegitimasi dengan dijadikannya Indonesia sebagai pemimpin’ daripada ASEAN dalam istilah Perang Dingin untuk menanggulangi kekuatan komunisme masuk di kasawan Asia Tenggara. Peran ini terus dimainkan hingga akhir tahun 90-an. Di era PMD, terjadi kontinuitas visi menjadi kekuatan menengah untuk mengejar cakupan yang jauh lebih luas. Untuk trajektori strategi maritim dapat dikatakan terjadi kesinambungan. Dalam tonggak dan prioritas strategi maritim terjadi perubahan mengingat isu-isu yang muncul pada strategi maritim adalah yang berbentuk lebih praktis, hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih responsif pada isu-isu yang berkaitan dengan IUU Fishing dan regionalisme maritim. Berbeda dengan era pra PMD yang mana ancaman dari luar negeri memaksa negara untuk melakukan perang dan konfrontasi dengan pihak musuh. Karena pada dasarnya perbedaan latar belakang menjadi titik akhir penentuan. Sehingga di akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa dari enam variabel yang disediakan, pada umumnya terjadi perubahan strategi maritim dari era pra PMD ke era PMD mengingat Indonesia memiliki pilihan strategis untuk merespons perubahan yang terjadi dalam latar belakang situasi yang berbeda. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 121Dalam kaitan ini, penulis memandang bahwa perubahan strategi maritim yang telah terjadi dapat disikapi oleh Indonesia dengan membuat suatu cetak biru yang dapat bermanfaat untuk mengoperasikan strategi maritim PMD dalam kerangka yang lebih praktis. Selain itu perlu ada dukungan yang tegas dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan khazanah sejarah kebaharian Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pilar pertama PMD yakni budaya maritim. Mengingat sejauh ini upaya yang sedang dilakukan pemerintah hanya terlihat dalam wujud sik saja, tanpa memperhatikan fundamental yang harus terbangun dari kesadaran masyarakat mengenai MDA sebagai salah satu alat untuk membumikan lagi strategi A. ed., 1992. The Oil Boom and After Indonesian Economic Policy and Performance in the Suharto Era. Singapore, Oxford University Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Malaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta, Universitas David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Iwan & Wenri Wanhar, 2014. Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang. Dave, 2013. The Anarchic Sea. London, C. Hurst & I. Basis ed., Kemaritiman Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Surabaya CSGS, Pramoedya Ananta, 2015. Gadis Pantai. Jakarta, Lentera Report dan Jurnal IlmiahAnwar, Dewi Fortuna, 1996. “Indonesia’s Strategic Culture Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, and Hankamrata”, Australia-Asia Papers, no. 75, Queensland Centre for Study of Australia-Asia Relations Grith University, May 1996, h. Hasjim, 2013. “Dispute Between Indonesia and Malaysia On The Sovereignty Over Sipadan and Ligitan Islands”, Jurnal Opinio Juris, Vol. 12, Januari-April 2013.Marsetio, 2013. “Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI Kajian Historis-Strategis”, Jurnal Sejarah, Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013.Netherland Maritiem Land, 2015. Indonesia Maritime Hotspot Final Report. Maritime by Mervyn, “The Indonesian Maritime Doctrine Realising the Potential of the Ocean”, Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia’s Global Interests, 22 Januari Sean & John Bradford, “The Global Maritime Fulcrum A New Opportunity to Engage Indonesia”, Issues & Insights, Vol. 15, No. 9, Pacic Forum CSIS, Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2122Oktober 2015.Widjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Antholy L., 2003. “From Latent Threat to Possible Partner Indonesia’s China Debate”, Special Assessment, Asia’s China Debate Asia-Pacic Center for Security Studies Desember 2003, h. Koran dan MajalahKhudori, 2010. “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”, Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Gatot & Nono Sukarno, 2011. “Pasukan ALRI Melawan Pendaratan Belanda di Banyuwangi”, Veteran, Vol I, No. 6, Desember 2011, Jakarta LVRI, h. Yohanes, “Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?”, The Jakarta Post, 4 April News, “Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician”, 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017___________, ““Satgas 115” lakukan terobosan penegakan hukum”, Hukum, 17 Januari 2017. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Arsana, I Made Andi, 2013. “Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?”, The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.BBC Indonesia, 2016. “Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan”, Berita Indonesia, 14 Maret 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna”, Dunia, 31 Mei 2016. [Online]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penembakan kapal nelayan, TNI AL “Kami tidak brutal””, 20 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Mendagri Banyak yang Lupa Deklarasi Juanda”, Nasional, 14 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Sejak 2014, 151 Kapal Penangkap Ikan Secara Ilegal Ditenggelamkan”, Agribisnis, 22 Februari 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Calistro, Michael R., 2015. “PacNet 66A - Indonesia’s maritime strategy Jokowi’s gamble”, CSIS. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Cambridge Dictionary, 2017. “Meaning of “change” in the English Dictionary”. [Daring]. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 123dalam Diakses pada 3 Juli 2017.___________________. “Meaning of “continuity” in the English Dictionary”. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Detiknews, 2015. “Jokowi Sejak Zaman Sriwijaya dan Majapahit, Bangsa Ini Maju Karena Laut”, Berita, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Disinfolahtal, 2012. “Apa Itu….? Deklarasi Djuanda”, Penpas, 21 November 2012. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Jinping, Xi, “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament”, Regulations, ASEAN-China Centre, 2 Oktober 2013. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kemenko Kemaritiman, 2016. “Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 28 Juli 2016”, Siaran Pers, 30 Juli 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI, 2015. “Indian Ocean Rim Association”, Kerjasama Regional. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. 2014. “Jokowi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!”, Nasional, 18 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._________, 2015. “KSAU Lanud Pulau Natuna Dicita-citakan Jadi Pearl Harbor Indonesia”, Nasional, 20 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kurlantzick, Joshua, “Jokowi’s Maritime Doctrine and What It Means”, ASEAN Beat, The Diplomat, 29 November 2014. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. Laksmana, Evan A., 2014. “Indonesia’s New President Can Deepen Cooperation with Europe and the United States”, German Marshall Fund Blog, 15 Agustus 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017. 2016. “Mandek 4 Tahun, Jalur Kapal RoRo Bitung-Davao Siap Beroperasi”, Ekonomi, 8 November 2016. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda”, Peristiwa, 30 Januari 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._____________. “Ratusan nelayan mereka ditangkap patroli RI, Malaysia panik”, Dunia, 21 November 2014. [Daring]. dalam Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2124ratusan-nelayan-mereka-dit diakses 3 Juli 2017. _________, 2015. “Kisah heroik Letnan Samadikun dan tenggelamnya KRI Gajah Mada”, Peristiwa, 25 Juli 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Menperin Pacu Industri Galangan Kapal Perkuat Poros Maritim”, Mikro, 26 September 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Naval History via Flix, “RUS Ordzhonikidze.” [Daring]. dalam http//navalhistory. diakses 3 Juli 2017.Okezone News, 2015. “ALRI “Gunung” Turun Tangan Perkuat Perlawanan Ngurah Rai”, Nasional, 13 April 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.__________, 2015. “Cederai Perjanjian Linggarjati, Belanda Provokasi Pertempuran Sibolga”, Nusantara, 9 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Pikiran Rakyat, 2015. “Kejayaan Ada di Laut Seperti Sriwijaya dan Majapahit”, Ekonomi, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Purnamasari, Deti, 2o14. “Jokowi Asks for Japan’s Help on Infrastructure Projects”, The Jakarta Globe, 12 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. “Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi Ke Jepang dan Cina Menurut Media Asing”, 25 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RBTH Indonesia, 2015. “KRI Irian 201, Simbol Persahabatan Soviet dan Indonesia di Tahun 60-an”, Tekno & Sains, 14 Agustus 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RMOL, 2015. “Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia”, 19 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sandee, Henry, “Promoting Regional Development in Indonesia through Better Connectivity”, The World Bank News and Broadcast. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Soeriaatmadja, Wahyudi, 2016. “Indonesian President Joko Widodo’s Trip to South China Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister”, The Straits Times, 23 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sukma, Rizal, 2014. “Gagasan Poros Maritim”, Makro, 21 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 125Supriyanto, Ristian Atriandi, 2016. “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”, Special Forum, 22 Februari 2016. [Daring]. Tersedia dalam diakses 3 Juli 2017.Tempo, 2014. “President-Elect Jokowi Calls for United Indonesia”, 23 Juli 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.The Jakarta Post, 2014. “Archipelago Belt Aims to Connect Nation”, 30 Mei 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.TNI Angkatan Laut, 2015. “Sejarah TNI Angkatan Laut”, 14 Januari 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2017. “Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal Diharap Menjadi Jalur Perdagangan Asean”, Tanjabbar, 2 Februari 2017. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi”, Hukum, 14 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Pro dan Kontra Dianggap “Lulusan SMP”, Ini Komentar Menteri Susi”, Nasional, 28 Oktober 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017.Undang-UndangOce for Ocean Aairs and the Law of the Sea DOALOS, 1992. The Law of the Sea Practice of Archipelagic States. New York, United Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun Peraturan Presiden No. 115 Tahun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014. ... Berdasarkan tujuan tersebut, visi PMD memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan isu-isu yang berkaitan dengan isu ekonomi. Hal ini berimbas pada formulasi kebijakan keamanan maritim dan pembangunan kekuatan yang bersifat lebih praktis dan berpusat pada ancaman keamanan nontradisional alih-alih pembangunan kekuatan yang mengarah pada kesiapan tempur menghadapi angkatan laut negara lain Yakti & Susanto 2017. ...... Selain itu, BPPI juga memiliki kecenderungan untuk fokus pada isu-isu non-tradisional sehingga TNI AL turut melakukan pengembangan dan gelar kekuatan untuk mengatasi isu-isu keamanan non-tradisional dan kurang optimal membina kemampuan tempur. Indonesia memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena kedua hal tersebut dianggap dapat menciptakan stabilitas politik domestik Sulaiman 2019;Yakti & Susanto 2017. ...Widya Setiabudi SumadinataThe development of security dynamics in the Southeast Asia region shows the existence of two significant threats which are traditional and non-traditional threats. In Indonesia, one of the threats to security is the great power rivalry between the United States and China. The great power rivalry between these two states has the potential to escalate into an open war which can happen in Indonesia and involve Indonesia. This threat potential means that the Indonesian Navy needs to have operational readiness in the event of a naval war and that development and deployment of a battle-ready navy is needed. This article argues that the Indonesian Navy and other stakeholders in formulating maritime defence policy are not yet able to optimally develop and deploy the Indonesian Navy’s power to be ready for naval warfare. This is caused by the Indonesian Navy’s weak autonomy in formulating the maritime defence policy and Indonesia’s strategic culture that tends to focus on non-traditional security threats. This causes the Indonesian Navy to tend to develop and be deployed in non-traditional security settings rather than be developed and deployed for naval Defence policy; maritime security; Indonesian Navy; naval battle; non-traditional security AbstrakPerkembangan dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara menunjukkan adanya dua ancaman besar yaitu ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Salah satu ancaman keamanan tradisional yang mengancam Indonesia, khususnya pada sektor maritim, adalah great power rivalry yang terjadi antara AS dan Tiongkok. Great power rivalry yang terjadi antara dua negara tersebut berpotensi tereskalasi menjadi perang terbuka yang dapat terjadi di perairan Indonesia dan melibatkan Indonesia. Kemungkikan tersebut berarti TNI AL perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi pertempuran laut sehingga pengembangan dan gelar kekuatan laut menjadi aspek penting dalam pembuatan kebijakan pertahanan maritim nasional. Artikel ini berargumen bahwa TNI AL dan stakeholder lainnya dalam formulasi kebijakan pertahanan maritim belum mampu melakukan pengembangan dan gelar kekuatan pertempuran laut dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya otonomi TNI AL dalam formulasi kebijakan pertahanan maritim dan budaya stratejik Indonesia yang cenderung mengedepankan isu keamanan non-tradisional sehingga TNI AL justru lebih banyak menjalankan fungsi keamanan internal dan non-tradisional dibandingkan mengembangkan kemampuan tempurKata Kunci Kebijakan pertahanan; keamanan maritim; TNI AL; pertempuran laut; keamanan non-tradisional.... Drawing is the last stage in data analysis to see data reduction results, referring to the formulation of the problem and the objectives to be achieved [7]. This research was conducted descriptively with literature study is the main in identifying maritime pillars [8]. Lukman Adam 2015. ...... Komitmen Indonesia terhadap pembangunan kelautan berkelanjutan juga tampak tersirat pada visi Indonesia untuk menjadi "Poros Maritim Dunia" pada rezim Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia untuk menegaskan diri sebagai poros maritim dunia yang akan banyak memberikan pengaruh positif dalam bidang kemaritiman dunia Yakti & Susanto, 2018 Indonesia Bappenas, 2014. ...Abdul Basir Donny PolanunuDemeiati Nur KusumaningrumPenelitian ini memiliki tujuan spesifik untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan perannya sebagai negara middle power. Penulis menggunakan kerangka teori identitas middle power dan niche diplomacy untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dijelaskan menggunakan metode eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah Indonesia ialah memprioritaskan pembangunan kelautan berkelanjutan dalam kebijakan kelautan nasional dan juga berkomitmen untuk memberi kontribusi pada pembangunan kelautan berkelanjutan dunia dengan prinsip blue economy. Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan cara meningkatkan kerjasama dibidang kelautan pada tingkat bilateral, multilateral, dan regional. Secara spesifik bentuk dari perwujudan komitmen tersebut ialah Indonesia telah menjadi strategi pemerintah Indonesia mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan ialah menjadi inisiator pembentukan forum kerjasama coalition building, menjadi narahubung negara-negara dalam kepentingan pembangunan kelautan berkelanjutan bridge builder, dan menegakkan norma internasional pada sektor kelautan untuk kepentingan bersama catalyst.... For example, the Sea Toll and the Indonesia-centric development policy, which was launched independently. This is different from what was expressed by Yakti & Susanto 2017. ... Probo Darono YaktiThe rise of China that began since Deng Xiaoping who introduced the "Great Leap Forward" policy made a number of breakthroughs that made the regional dynamics of the Asia-Pacific significantly change. Interesting if you see one of the emerging country countries, Indonesia must ensure a number of wise steps to face this new power. One of them is launching the vision of the World Maritime Axis, whose appearance is not a year apart since the visit of Xin Jinping in Indonesia who first introduced the Maritime Silk Road. The vision of the Global Maritime Fulcrum can be assumed from the start to be a defensive step, if you look at the four years it applies. The Government of Indonesia has so far received with open arms loans under mild conditions from the scheme offered by the AIIB, mainly concerning infrastructure development. The policy of Jokowi's developmentalism in this matter also influences how closely the two countries are still a big question mark, whether they compete in the framework of countries with a large number of human capital or become a comprehensive strategic partner that was not carried out by the previous president. This paper tries to answer this question, while reviewing Indonesia's efforts to get to the center of the international system equilibrium point which began to see the Indo-Pacific region as indicated by Indonesia's presence at IORA and BRF. So that at the end, can contribute the latest ideas to explain the problems faced by Indonesia Rafi DarajatiThe realization of Indonesia’s vision to become the Global Maritime Fulcrum depends on eradicating illegal fishing, reducing overfishing, and rehabilitating damaged marine and coastal environments. However, there are still frequent violations, and exploration in Indonesian waters has not been maximized, so the desire to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum will be difficult to achieve. This study intends to examine how to strengthen the maritime security legal system to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum. The research approach used is normative juridical. The author uses a qualitative approach to secondary legal data. The data is in the form of interviews related to the efforts made by stakeholders towards strengthening the maritime security system and realizing the vision of the Global Maritime Fulcrum. This study indicates that to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum is to strengthen its maritime security system. There are three indicators based on legal system theory, namely optimal maritime security institutions, especially Indonesia Coast Guard, strengthening legal products related to eradicating illegal fishing, improving maritime security infrastructure, and creating new branding to continue to remind the public that Indonesia is a maritime Global Maritime Fulcrum is a strategy chosen by President Joko Widodo Jokowi, declared in 2014, consisting of 7 pillars. This program has been running for three years since Presidential Regulation Number 16 of 2017 concerning the Indonesian Maritime Policy mainly focuses on domestic pillars such as the Sea Highway. This policy did not last long when President Jokowi entered his second term to focus on the vision of Indonesia Maju, which emphasized Indonesia's position as a developing country. Using Rumelt's right strategic approach and bad strategy and changes and continuity in foreign policy, the author tries to find the extent to which the implementation of Indonesian Marine policy can become Indonesia's central foreign policy? This research found, among other things 1 Indonesian Marine Policy authorities overlap, even though there is no clear multi-sectoral scope of work between agencies. 2 The focus on domestic needs only makes the Indonesian Maritime Policy rely on the Sea Highway as the primary focus so that it is not oriented towards an outward-looking and long-term vision. 3 The lack of commitment of President Jokowi's administration in executing the points in the Presidential Regulation. The study concludes that President Jokowi completely changed Indonesia's Maritime Policy strategy in his second term. Fadhila Inas PratiwiThe ambitious Chinese development program, Belt and Road Initiatives BRI to connect the trade routes from China to Asia, Europe and Africa had dual impacts on the states along with the lines. At a glance, the positives impact is that those states could receive generous aid from the Chinese government to their infrastructure development programs. However, several states had to experience some drawbacks because of this project. The problem that lies within the Chinese BRI program comes at least in two forms. The first is regarding the debt trap like what happened in Sri Lanka, and they had to lend their strategic port to China for almost a hundred years because of accepting BRI investment. A similar situation would likely to happen to other states such as Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, the Maldives, Mongolia, Montenegro, Pakistan, and Tajikistan. The second aspect is the human security problem, particularly for Indonesia’s people at the grassroots level, will be vulnerable because of BRI implementation within the state. For example, when the Chinese company starts building a power plant, Indonesian workers could receive ill-treatment and injuries since the company lack of safe work environment. The other example is the textile and steel import from China makes Indonesian workers lost their job. This situation has direct relations on human economic security, and the state supposedly protects its citizen by providing a job, basic needs, and protection. Thus, the BRI reduces the state’s presence within the population, while it is crucial that state pay attention to the bigger picture that BRI has to offer and at the small picture how it makes the people insecure. When the states start to accept the funding from BRI, then not only the money that enters the country but also the Chinese workers, the machinery and other necessary materials such as steel to build infrastructure would come from China. It turns to be a problem when the country unprepared to face such conditions. Insecurity within the Indonesian population starts to appear because they were vulnerable from BRI implementation. For instance, in building a power plant, Indonesian workers could receive ill-treatment and injuries since the company lack of safe work environment. The other example is the textile and steel import from China makes Indonesian workers lost their job. Thus, it makes the government lose its total control in managing the states and unable to provide security for its people, such as jobs, basic needs, and R. Leinbach Anne BoothThis book analyzes Indonesia's economic policies and performance in the previous decade. It assesses Indonesia's process of economic restructuring, and its implications for the country's future economic development. Doronila examines fiscal practices and assesses the performance of crucial economic sectors. He also examines the implications of economic restructuring and deregulation policies for the people of Indonesia and provides insight into the problems of restored democracies that are struggling to survive economic crises and military Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSISDino DjalalPattiDjalal, Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek IndonesiaTan MalakaMalaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan Illustrated Directory of Warships from 1860 to the PresentDavid MillerMiller, David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Doktrin Pertahanan IndonesiaAndi WidjajantoWidjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China DebateAntholy L SmithSmith, Antholy L., 2003. "From Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China Debate", Special Assessment, Asia's China Debate Asia-Pacific Center for Security Studies Desember 2003, h. Dur dan Amnesia KelautanArtikel Koran Dan MajalahKhudoriArtikel Koran dan Majalah Khudori, 2010. "Gus Dur dan Amnesia Kelautan", Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?Yohanes SulaimanSulaiman, Yohanes, "Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?", The Jakarta Post, 4 April brings new hope for maritime awakening academicianInternet Antara NewsInternet Antara News, "Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician", 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam jokowi-jk-brings-new-hope-for-maritime-awakening-academician diakses 3 Juli 2017Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?I Made ArsanaAndiArsana, I Made Andi, 2013. "Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?", The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam com/news/2013/01/30/are-we-losing-more-isla diakses 3 Juli 2017.
Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta publik tidak menyalahkan para pemain dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong dibalik kekalahan Indonesia 4-0 melawan Thailand dalam Final Piala Suzuki AFF 2020 leg pertama di Singapore National Stadium. Leg pertama digelar pada Rabu (29/12/2021). "Saya sebenarnya shock, karena saya memprediksi 2-1
p>Poros Maritim Dunia PMD merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitik

bahwaPMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman sebelumnya. Kata-kata kunci: Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomi As a
Oleh Afditya Iman Fahlevi* Industri perikanan termasuk potensi Ekonomi maritim bangsa Indonesia MNOL – Ide tentang poros maritim dunia dan kedaulatannya harus menjadi konsep besar yang mempelopori benteng ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kelautan sebagai strategi merupakan bagian dari strategi pertahanan suatu negara-bangsa; urusan soal perang, soal energi, ekonomi adalah hal yang mutlak dan harus diciptakan. Bisa jadi dikatakan, Negara yang gagal mengurusi kedaulatan lautnya, maka gagal pula pengelolaan negaranya. Atas dasar inilah, Indonesia tidak boleh durhaka terhadap sejarah lautnya. Dalam sejarah ekonomi politik laut Indonesia dan atas dasar keyakinan terhadap betapa pentingnya sektor kelautan sebagai sumber ekonomi, sehingga pada saat itu menjadi prioritas para Founding Fathers dalam membangun negeri ini. Bicara kelautan, tentu tidak hanya berkaca pada sejarah kejayaan laut Indonesia yang pernah ada, dalam sejarah perkembangan wilayah territorial dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, juga menjadi bukti bahwa kedaulatan atas laut adalah kunci utama Indonesia mampu menjadi Negara Digdaya di Asia’ bahkan dunia internasional. Kejayaan laut era Sriwijaya dan Majapahit menjadi buktinya. Laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung. Sejak zaman pra sejarah, manusia yang mendiami kepuluan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara bahari. NKRI Mengulang Sejarah Kejayaan Nusantara Sriwijaya dan Majapahit menjadi merupakan contoh imperium kekuatan kerajaan Nusantara yang bisa menjadi besar karena menguasai laut. Dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara. Alhasil, menjelang kemerdekaan, para Founding Fathers punya rasa ingin mengembalikan masa-keemasan Sriwijaya dan Majapahit, salah satunya dengan kembali ke laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. Yamin dengan meninjau sejarah Nusantara secara gamblang mengatakan, bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal. Yang dimaksud konsep tunggal adalah, “..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan yang sesungguhnya berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah mencakup daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang.” Yamin meyakini laut Indonesia kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia dalam mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957 dalam sebuah deklarasi bersejarah yang mengikat seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya, untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataannya. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang lebih berorientasi ke darat. Sejak zaman awal kerajaan di Indonesia, pengelolaan aspek kelautan di Indonesia sudah sangat fundamental. Karena daerah Indonesia merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kerajaan maritim, mereka sangat berperan dalam perdagangan yang mencakup daerah Indonesia, bahkan mancanegara dan sangat disegani yang kemudian tertera dalam catatan para pedagang dan utusan baik dari China maupun dari Arab. Tak hanya itu, Presiden Sukarno juga pernah berkata. “…Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”, dalam peresmian Institut Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953. Hakikat Poros Maritim Dengan begitu, Akar poros maritim dunia yaitu membangun Indonesia sebagai pusatnya kemaritiman dunia adalah konsep geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Hal ini harus membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. Sehingga konsep ini juga mengandung tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Pasalnya, poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Dengan gagasan itulah, konsep ekonomi politik akan didukung oleh kondisi geopolitik saat ini, potensi-potensi yang berhubungan dengan laut sangatlah terbuka lebar. Sedikitnya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk kemajuan, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dilansir dari artikel berjudul Ekonomi Indonesia ke Laut Aja’, karya Prof. Rokhmin Dahuri, kesebelas sektor ekonomi kelautan itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi ESDM, kehutanan coastal forestry, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, sumberdaya kelautan non-konvensional dan masih banyak lainnya. Potensi nilai ekonomi dari 11 sektor ekonomi kelautan tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Padahal total PDB Product Domestic Bruto Indonesia saat ini sebesar 1 triliun dolar AS, dan APBN kita triliun atau 180 miliar dolar AS. Artinya potensi nilai ekonomi kelautan hampir 10 kali lipat dari APBN dan 1,2 kali PDB saat ini. Sementara kesempatan kerja yang dapat diciptakan sekitar 40 juta orang. Karenanya, jika mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, efisien, adil, dan ramah lingkungan, maka masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis akan terpecahkan. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut mariculture ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar US$ per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 16 milyar US$ untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya. Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar trilun dolar AS setiap tahunnya. Untuk menciptakan hal itu semua, maka perlu penguatan yang bersifat mutlak, yaitu penguatan menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia juga perlu dilakukan. Tentunya, pemerintah juga wajib dalam melaksanakan tugas lain pada sistem pertahanan nasional yang didukung sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, membangun Indonesia menuju poros maritim dunia yang kuat dan berdaulat dapat tercipta dan kita sebagai penerus generasi muda yang kokoh harus mampu menerapkan visi maritim di tahun 2045. Pada usia satu abad kemedekaan itu, Indonesia siap menjadi negara digdaya dunia dengan kekuatan ekonomi dan pertahanan yang kuat. *Penulis adalah pemerhati kelautan Indonesia

1 pembangunan kembali budaya maritim indonesia 2. pembangunan kekuatan maritim 3. diplomasi maritim untuk mengajak mitra indonesia untuk bekerja dibidang kelautan 4. kayadengankeanekaragaman flora dan fauna 5. nenek moyang Indonesia menguasai perairan laut Latar belakang Indonesia sebagai sebagai poros maritim dunia ditunjukan oleh angka .

– Menjadi poros maritim dunia merupakan salah satu cita-cita Indonesia. Poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan poros maritim dunia ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Lalu, mengapa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia? Baca juga Terbitkan Perpres 34/2022, Jokowi Tegaskan Lagi Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lautan yang menjadi penyumbang terbesar dan sebagai kekuatan utama penyokong pelaksanaan pembangunan nasional. Keanekaragaman hayati yang tinggi dengan sebaran yang luas di laut Indonesia sangat potensial dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai potensi sumber daya yang tersimpan di dalam laut pun mengandung nilai ekonomi yang sangat besar dan dapat dikembangkan bagi pembangunan nasional. Tak hanya potensi sumber daya laut, potensi geografis serta industri pelayaran dan perkapalan juga dipercaya mampu mendatangkan kesejahteraan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki ini, Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Pemerintah pun sudah sewajarnya memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim itu, seiring bergesernya pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Asia-Pasifik, ekonomi kelautan Indonesia ke depannya juga diprediksi akan semakin strategis. Hampir 70 persen total perdagangan dunia akan berlangsung di negara-negara potensi yang dimiliki Indonesia ini harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baca juga Kuliah Umum Unhas Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan kelautan Indonesia. Di antaranya adalah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada 29 September 2014 dan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengoordinasikan sejumlah kementerian terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Adanya regulasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam eksplorasi sumber daya alam kemaritiman secara profesional dan optimal. Selain itu, pembagunan “tol laut”, pengembangan industri pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta peningkatan pertahanan dan keamanan juga terus ditingkatkan Tak hanya itu, sumber daya manusia juga harus dididik agar memiliki budaya dan jiwa maritim demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Referensi Burhanuddin, Andi Iqbal. 2015. Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Yogyakarta Deepublish. Fanani, Zaenal dan Adi Bandono. 2018. Ketahanan Nasional, Regional dan Global. Malang UMM Press. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
IkatanAlumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bekerja sama Chandra Motik Maritime Center dan Lemhanas RI menyelenggarakan symposium untuk mewujudkan Harapan Kepada Jokowi untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Kompasiana.com
KENDATIDeklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 sangat penting bagi kejayaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Rabu, 19 Jan 2022 WIB E-paper Media Indonesia Hari Ini
bahwaIndonesia memandang Australia sebagai negara mitra strategis di segala bidang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa di bidang ekonomi, Australia merupakan pangsa pasar yang potensial. 3 Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
PWa1.
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/15
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/25
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/39
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/316
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/309
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/362
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/389
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/168
  • 0pi71ljjb1.pages.dev/84

    • ide tentang indonesia sebagai poros maritim muncul karena memandang bahwa